Korban PHK 2009 capai 1 juta orang, Dana stimulus harus dipercepat

Bisnis Indonesia, Sabtu, 20 Desember 2008

JAKARTA: Korban pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2009 diperkirakan mencapai 1 juta orang, sehingga pemerintah harus mempercepat penyaluran dana stimulus pembenahan infrastruktur dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri yang dijanjikan lebih dari Rp100 triliun.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan percepatan penyaluran dana stimulus itu akan dapat menyerap tenaga kerja korban PHK.

“Kami minta pemerintah mempercepat stimulus dana infrastruktur Rp100 triliun, PNPM Mandiri, kredit usaha rakyat dan lainnya agar ketika kami nanti mengenakan PHK, bisa langsung ditampung pemerintah,” tuturnya pada acara Tinjauan Ekonomi 2008 dan Perspektif 2009 di Jakarta kemarin.

Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun depan, sebagai dampak krisis ekonomi global, akan memaksa pengusaha menurunkan kapasitas produksi 20%-30%, sehingga PHK tidak dapat dihindari.

Apindo memperkirakan korban PHK mencapai 500.000 orang-1 juta orang pada tahun depan. Korban PHK hingga akhir 2008 diperkirakan 100.000 orang yang berasal dari berbagai sektor, khususnya padat karya.

Perkiraan Apindo itu jauh lebih besar dibandingkan dengan data hasil pemantauan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyebutkan korban PHK hingga 12 Desember sebanyak 17.488 orang.

“Kami mulai mengurangi tenaga kerja per 1 Januari 2009. Yang pertama terkena PHK adalah buruh kontrak.”

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno menyebutkan PHK akan menjadi opsi terakhir, karena pengusaha harus membayar pesangon.

“PHK sudah berjalan. Di industri tekstil terjadi penurunan 10% dari tenaga kerja yang diserap 1,2 juta orang. Tahun depan paling sedikit mengurangi 70.000-80.000 orang,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan pengurangan karyawan di industri sepatu tahun depan mencapai 30.000 orang.

Gelombang PHK tahun depan juga diperkirakan berasal dari industri konstruksi, yang mengurangi 30% dari 15 juta pekerja, industri kayu, perkebunan terutama kelapa sawit sebanyak 100.000-300.000 orang.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sinduwinata dan Ketua Regulasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani mengungkapkan industri otomotif dan makanan-minuman mengantisipasi dampak krisis dengan mengurangi jam kerja, menghapus lembur, hingga efisiensi di sejumlah lini.

Sofjan berharap dapat menghapus ekonomi biaya tinggi dan mendukung langkah pengusaha mengamankan pasar domestik melalui proteksi dengan implementasi kebijakan pembatasan produk impor, mulai 1 Januari 2009.

“Kami minta pemerintah melibatkan kami, agar kebijakan bisa langsung tepat sasaran. Sekarang kami belum diajak bicara satu meja. Kami tidak minta insentif macam-macam dari pemerintah, yang penting bagaimana sinergi antara dunia usaha dan pemerintah,” paparnya.

Simulasi krisis

Gubernur Bank Indonesia Boediono, yang ditemui di sela-sela rapat simulasi krisis ekonomi bersama Menteri Keuangan, mengatakan pemerintah dan bank sentral tengah bersiaga menghadapi perlambatan ekonomi dengan melakukan simulasi penanganan krisis ekonomi, menyusul gagalnya Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) menjadi undang-undang.

“Betul ekonomi kita akan melambat. Kita harus siap-siap semoga tidak terlalu anjlok.”

Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan simulasi guna mengantisipasi krisis sehingga, baik otoritas fiskal maupun otoritas moneter, tidak gamang ketika menghadapinya.

Saat ini, tambah Boediono, konsentrasi BI terfokus pada upaya melewati fase krisis dengan baik dengan melakukan berbagai upaya tertentu untuk melonggarkan likuiditas. “Jadi, credit squeeze harus diperbaiki.”

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan krisis datang bagaikan tsunami, sehingga perlu simulasi penanganan. (12/16/17) (siti. munawaroh@bisnis.co.id/yeni.simanjuntak @bisnis.co.id)